Rakor Kemenimipas 2026: Imigrasi Sulut Siap Implementasikan Kebijakan Pusat di Daerah

Sulut Times, JAKARTA — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk mentransformasi hasil evaluasi kinerja menjadi langkah nyata di daerah. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 20–23 September 2026.

Rakor bertema “Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Berkualitas dan Berintegritas” ini menjadi sarana evaluasi capaian kinerja 2026, sekaligus penyusunan arah kebijakan Kemenimipas untuk tahun 2027.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, I Gusti Bagus M. Ibrahim, menyatakan bahwa hasil evaluasi tidak boleh sekadar menjadi laporan di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

“Rakor ini momentum untuk meninjau capaian kerja dan area perbaikan. Kami di wilayah siap memastikan setiap kebijakan pusat diterapkan secara nyata dan terukur di seluruh jajaran Keimigrasian Sulawesi Utara,” ujar Gusti, Senin (21/9/2026).

Gusti menambahkan, dinamika dan kendala di lapangan menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan. Kanwil berperan sebagai jembatan agar kebijakan nasional dapat beradaptasi dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik di daerah.

“Ukuran keberhasilan akhirnya adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, hasil Rakor akan kami konsolidasikan untuk mengawal 15 Program Aksi Kemenimipas, khususnya pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan pengawasan,” tegasnya.

Penguatan Pengendalian Kinerja

Selain perumusan kebijakan, Rakor Kemenimipas 2026 berfokus pada penguatan mekanisme pengendalian kinerja tiga lini antara Unit Utama, Kanwil, dan UPT. Di Sulawesi Utara, skema ini dijalankan lewat pengawasan konsisten, pemetaan masalah, serta tindak lanjut terukur atas setiap rekomendasi.

Menurut Gusti, evaluasi harus diposisikan sebagai instrumen manajemen untuk menyelesaikan akar masalah, bukan sekadar kewajiban administratif. Langkah ini diharapkan membentuk siklus kerja yang efektif: evaluasi menghasilkan rekomendasi, rekomendasi mendorong aksi, dan aksi menghasilkan perbaikan terukur.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, jajaran Pimpinan Tinggi Utama dan Pratama, seluruh Kepala Kanwil se-Indonesia, serta pejabat administrasi unsur Imigrasi dan Pemasyarakatan.