Sulut Times, JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri Rapat Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).
Kehadiran Gubernur dalam forum strategis ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan sinergi lintas sektor, guna mendukung pembangunan nasional sekaligus menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Mengawali arahannya, Menko Yusril menegaskan bahwa kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara riil, bukan sekadar menyelenggarakan rapat administratif atau menyusun kesimpulan di atas kertas.
Ia menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengetahui secara persis kendala suatu kebijakan, kewenangan penyelesaiannya, hingga keputusan terpadu yang diperlukan.
Lebih lanjut, Menko Yusril mengingatkan seluruh pimpinan instansi pusat dan daerah untuk menjaga marwah pemerintahan. Menurutnya, menjaga kehormatan Presiden berarti memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, serta pertimbangan matang agar terhindar dari kekeliruan administrasi.
Ia juga menggarisbawahi bahwa efektivitas rekomendasi kebijakan diukur dari kemampuannya dalam membantu instansi penerima menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, serta wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi yang jelas.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan poin-poin substansial dari rekomendasi yang diterima.
Sebagai wilayah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen penuh menyelaraskan kebijakan daerah—khususnya di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan—dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius.
Kegiatan nasional ini turut dihadiri oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah dari seluruh penjuru Tanah Air.
Melalui keikutsertaan ini, Pemprov Sulawesi Utara siap melangkah bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Popular posts:
- Diduga Melobi Pejabat Polda Sulut Berkordinasi… (16,068)
- Cewek Cantik Ini Kasih Tebakan, Jawabannya Bikin Baper (15,101)
- Tipidkor Nomor 9 Polda Sulut Periksa 2 Jam Kaban… (7,641)
- Lawan Covid-19, Maria Vania Bisa Berhubungan Intim 3… (7,610)
- Gara-gara Cukur Kelapa 8 Perangkat Desa Kali Selatan… (6,967)
- Raja Mafia Tanah Agus Elektrik Alias Abidin,… (5,931)
- KPU RI Launching Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan… (5,339)
- Judi Togel Makin Marak di Minahasa, Aparat di Minta… (4,837)
- Rio Dondokambey di mintai keterangan Polda Sulawesi Utara (4,641)
- Suka Duka Pertamina Salurkan BBM Satu Harga di… (4,236)































Komentar