Suluttimes.com, MINUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai memperkuat transparansi dan kemudahan pelayanan publik melalui peluncuran portal digital Aksi Klabat (Akselerasi Transformasi Keterbukaan Layanan Akses Informasi Berbasis Teknologi). Platform ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi resmi pemerintahan tanpa harus mendatangi kantor-kantor perangkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosan) Minut, Styvi Sem Watupongoh, menjelaskan bahwa portal aksiklabat.minut.go.id saat ini masih dalam tahap uji coba. Pada tahap awal, informasi dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terintegrasi ke dalam sistem tersebut.
Menurutnya, Aksi Klabat dikembangkan sebagai pusat informasi satu pintu yang memungkinkan masyarakat mengakses program pembangunan, kebijakan pemerintah, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dari masing-masing instansi secara lebih cepat dan praktis.
Kehadiran portal ini juga diharapkan memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi sumber rujukan resmi bagi masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi terkait kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Selain menyediakan informasi pelayanan, Aksi Klabat diproyeksikan mendukung percepatan transformasi digital birokrasi. Ke depan, platform ini akan dikembangkan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasi secara interaktif serta memperoleh respons secara lebih cepat.
Untuk memperluas akses layanan, Dinas Kominfosan Minut juga merencanakan integrasi portal dengan platform WhatsApp. Saat ini, masyarakat sudah dapat mengakses situs resmi Aksi Klabat maupun menggunakan kode QR yang telah disediakan.
Sementara itu, proses pengumpulan dan penyempurnaan data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terus berlangsung. Pemkab Minut menargetkan portal tersebut dapat beroperasi penuh pada akhir 2026.
Melalui Aksi Klabat, Pemkab Minut berharap akses informasi pemerintahan semakin terbuka, pelayanan publik menjadi lebih efisien, serta masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.(dw/st)
Komentar