Suluttimes.com, JAKARTA – Jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengadakan audiens dengan DPR RI, bertempat di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Jumat (24/07/26).
Rombongan diterima langsung Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad didampingi Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Pertemuan ini untuk membahas sejumlah isu strategis terkait kebijakan fiskal, fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mewujudkan kemandirian fiskal di daerah.
Audiensi dipimpin Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi notabene Bupati Lahat, didampingi Sekjen Dr Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara).
Dalam pertemuan tersebut, Joune Ganda menyampaikan perihal Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa mengoptimalisasi PAD, salah satu strategi untuk memperkuat kemandirian keuangan di daerah, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu sebut Joune Ganda bahwa Pemda (Kabupaten) perlu memiliki kapasitas fiskal yang kuat, agar tidak selalu bergantung pada dana transfer.
Menurutnya lagi, peningkatan PAD tidak hanya berorientasi pada besarnya penerimaan daerah, tetapi harus dibarengi dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memaksimalkan potensi lokal secara inovatif tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Penguatan PAD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana membangun fondasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan inovatif. Pemerintah Kabupaten harus diberi ruang untuk mengoptimalkan potensi daerah secara bijaksana tanpa membebani masyarakat, sehingga kemandirian fiskal benar-benar dapat terwujud,” ujar Joune Ganda di sela-sela audiensi.
Sementara Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan bahwa sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Jajaran pengurus APKASI telah berkomitmen bahwa seluruh pemerintah Kabupaten untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional,” sebut Bursah Zarnubi.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan jajaran pengurus APKASI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa, DPR RI akan selalu memberi dukungan melalui penguatan regulasi dan fungsi pengawasan.
Dukungan ini akan memastikan kebijakan transfer anggaran maupun berbagai instrumen pendukung peningkatan PAD di daerah berjalan secara efektif, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah di daerah, Pemerintah Kabupaten,” ujar Sufmi Dasco.
Audiensi diakhiri dengan kesepahaman antara DPR RI dan APKASI akan terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (dw/st)
Komentar