Wujudkan Anak Sehat dan Cerdas, Pemkab Minahasa Terapkan 8 Indikator Layanan PAUD Terpadu

Sulut Times, MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) melalui kerja sama lintas sektor. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pendidikan Minahasa dan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) tersebut fokus membahas dokumen kerja bersama untuk memenuhi delapan indikator utama PAUDHI di setiap satuan pendidikan.

Adapun enam OPD yang terlibat dalam kerja sama ini meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Bapelitbangda Minahasa.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, bersama para kepala OPD terkait. Prosesi ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Minahasa, Dr. Lynda Watania, serta Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Minahasa, Martina Dondokambey-Lengkong.

Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, Kabid Agnesia Tewu menjelaskan bahwa PAUD berkualitas tidak sekadar berfokus pada proses belajar-mengajar di kelas. Layanan tersebut harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh.

”Layanan PAUD juga wajib didukung oleh pemenuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan anak,” ujar Agnesia.

Ia memaparkan delapan indikator utama PAUDHI yang menjadi fokus bersama, yakni:

Penyelenggaraan kelas orang tua untuk memperkuat pemahaman keluarga.
Pemantauan pertumbuhan anak (tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala).
Pemantauan perkembangan anak sesuai tahapan usia.
Koordinasi dengan unit layanan terkait untuk pemenuhan gizi dan kesehatan.
Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan satuan PAUD.
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta asupan bergizi.
Pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pemutakhiran data Dapodik.
Penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan air bersih.

Agnesia menegaskan bahwa satuan PAUD tidak dituntut menyediakan seluruh layanan tersebut secara mandiri, melainkan bertindak sebagai penghubung (hub) bagi anak dan keluarga untuk mengakses layanan esensial dari instansi terkait. Oleh karena itu, satuan PAUD didorong aktif berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, dan pemantauan gizi.

”Pemenuhan indikator ini membutuhkan kolaborasi terpadu antara satuan pendidikan, orang tua, tenaga kesehatan, hingga perangkat daerah,” pungkasnya.

Agenda tersebut turut dihadiri para pimpinan OPD terkait, yakni Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Maudy Pangerapan, Kadis Sosial Maya Rambitan, Kadis Kesehatan Olviane Rattu, Kadis P3A Agustine Mangundap, Kadisdukcapil Meidy Rengkuan, serta Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu, didampingi jajaran pejabat struktural Dinas Pendidikan Minahasa.