Dugaan Perselingkuhan Oknum Jaksa di Bitung Tak Terbukti, Kejati Sulut Minta Masyarakat Tak Terpancing Isu

Sulut Times, MANADO — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memberikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum Jaksa perempuan berinisial FMS dengan anggota Polri berinisial SSR. Hasil pemeriksaan internal maupun penyelidikan kepolisian memastikan tuduhan tersebut tidak terbukti.

​FMS, yang kini menjabat sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Bitung, sebelumnya dituduh berselingkuh saat masih bertugas di Kejaksaan Negeri Baubau. Isu tersebut mencuat setelah video beserta narasi liar beredar di media sosial yang mengaitkan FMS dengan SSR, anggota Polri di wilayah Buton Selatan.

​Menanggapi rumor tersebut, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulut, Ery Yudianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, mulai dari FMS, SSR, hingga istri dan ibu mertua SSR.

​”Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, tidak ditemukan unsur persetubuhan maupun perzinahan seperti yang dituduhkan,” tegas Ery (Rabu, 23/09/26)

​Proses hukum juga sempat berjalan di kepolisian setelah istri SSR melaporkan dugaan perzinahan ke Polda Sulawesi Tenggara. Namun, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut karena kurangnya bukti.

​Penghentian perkara ini tertuang dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/Henti.Lidik/1599.b/IX/RES.1.24./2026/Ditreskrimum bertanggal 18 September 2026. Penyelidik menyimpulkan tidak ada tindak pidana atau bukti sah yang menguatkan tuduhan perselingkuhan itu.

​Ery Yudianto mengimbau masyarakat agar tidak lagi menyebarkan video atau narasi unverified yang berpotensi merugikan nama baik para pihak. Ia menekankan pentingnya menyikapi suatu persoalan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum resmi, bukan sekadar opini yang berkembang di media sosial.

​”Kejati Sulut menghormati seluruh proses dan keputusan hukum yang telah ditetapkan. Kami berharap masyarakat bisa lebih bijak dan tidak terpengaruh oleh isu-informasi yang belum teruji kebenarannya,” pungkasnya.