Suluttimes.com, MINUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengingatkan seluruh pemerintah desa agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa. Pemahaman terhadap regulasi serta komitmen aparatur dinilai menjadi kunci agar anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara, Ir. Novly Geret Wowiling, M.Si., saat mewakili Bupati Joune James Esau Ganda dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di The Sentra Hotel Manado, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutan Bupati, Novly mengungkapkan masih adanya kelemahan pengelolaan keuangan desa akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan serta lemahnya komitmen sebagian aparatur desa dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, kedua aspek tersebut harus berjalan seimbang. Sebab, pemahaman regulasi tanpa disertai tanggung jawab dan komitmen dapat memicu kesalahan yang berujung pada konsekuensi hukum.
Ia juga menyoroti berkurangnya alokasi Dana Desa yang kini berkisar Rp200 juta hingga Rp250 juta bagi sejumlah desa. Kondisi ini menuntut pemerintah desa lebih selektif menentukan prioritas agar setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata.
Novly mendorong agar pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh pengembangan ekonomi produktif, BUMDes, pemanfaatan potensi lokal, dan ketahanan pangan.
Salah satu peluang yang disorot adalah pengembangan komoditas cabai atau rica untuk membantu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menekan tekanan inflasi daerah. Ia juga mencontohkan Desa Budo yang berhasil mengembangkan potensi wilayah menjadi daya tarik wisata dan penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, apabila 114 desa di Minahasa Utara mampu mengoptimalkan potensi masing-masing, dampaknya akan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Minut terus memperkuat pengawasan melalui penerapan aplikasi keuangan desa serta inovasi Inspektorat bersama perangkat daerah terkait. Namun, sistem pengawasan tersebut harus didukung keseriusan dan tanggung jawab seluruh aparatur desa.
Workshop ini turut dihadiri Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara Heru Setiawan, Plt. Kepala Dinas PMD Sulut Novita Lumintang, Korwas APB BPKP Fakri Dhani, Inspektur Daerah Minut Steven Tuwaidan, serta para Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan se-Minahasa Utara.
Menutup sambutannya, Novly berharap kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola keuangan desa, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan akibat lemahnya pemahaman aturan maupun komitmen aparatur.
Ia kemudian secara resmi membuka workshop tersebut atas nama Bupati Minahasa Utara. Pemerintah daerah berharap Dana Desa dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi pendorong pembangunan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(dw/st)
Komentar